Indojabar.com, Purwakarta — Ketua Pengurus Komite Peduli Lingkungan Hidup Indonesia (KPLHI) Purwakarta, Teguh Wahyudin S.H, mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta untuk melakukan cross-check ulang terhadap pelaksanaan program SPPG atau Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Campakasari, Kecamatan Campaka.
Desakan ini muncul setelah ditemukan makanan yang dinilai tidak layak konsumsi dalam paket MBG yang diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Menurut Teguh, Pemerintah Kabupaten Purwakarta dinilai kurang memberikan perhatian serius terhadap kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis, terutama di wilayah Campakasari.
“Program ini sebenarnya sangat baik, namun pelaksanaannya sering kali tidak memperhatikan aspek gizi dan kualitas makanan yang disajikan. Contohnya, ayam bakar untuk MBG B3 yang diberikan masih tampak mentah dan berbau amis,” ujarnya. Selasa (9/12)
Teguh menegaskan bahwa kualitas makanan yang disalurkan seharusnya menjaga nama baik pemerintah, bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Bukan sekadar formalitas, buah-buahan yang diberikan pun, menurutnya, harus segar dan layak dikonsumsi.
“Pada awal program, kualitas makanan cukup baik, namun belakangan semakin tidak layak untuk dikonsumsi. Tidak hanya itu, program pembagian biasanya satu minggu dua kali, sekarang hanya satu minggu sekali,” tambahnya.
Selain persoalan kualitas makanan, Teguh menduga adanya pemangkasan nilai belanja bahan baku, sehingga harga suplai tidak sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan. Ia menekankan bahwa selain harus lolos penilaian ahli gizi, pengadaan bahan baku juga wajib mengikuti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis) secara konsisten.
Lebih jauh, Teguh menyayangkan banyaknya SPPG yang tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang memenuhi standar. Ia mendesak pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dapur SPPG di Purwakarta, khususnya di Kecamatan Campaka.
“Saya meminta pemerintah terkait untuk lebih serius dalam melakukan pengawasan di setiap SPPG. Jangan sampai ada pihak yang mencari keuntungan pribadi atau kelompok, sementara masyarakat penerima manfaat yang menjadi korban,” tegasnya.***
