Berita  

Lagi, Nyawa Melayang akibat Ditolak RS, Siapa Tanggungjawab?

banner 120x600

Indojabar.com – Tragedi memilukan kembali menggemparkan dunia kesehatan. Wanita bernama Irene Sokoy dan bayi dalam kandungannya meninggal dunia setelah ditolak empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua.

Dilansir detikSulsel, Minggu (23/11/2025), Irene merupakan warga Kampung Hobong, Distrik Sentani, Jayapura. Irene dan bayinya dinyatakan meninggal dalam perjalanan bolak-balik menuju RSUD Dok II Jayapura setelah ditolak beberapa rumah sakit pada Senin (17/11), sekitar pukul 05.00 WIT.

Ibu hamil ini meninggal dunia bersama janin di kandungannya gara-gara telat mendapat pertolongan. Padahal kondisinya sudah bukaan enam dan mengalami pecah ketuban. Tidak ada dokter saat ibu ini membutuhkan penanganan darurat. (Liputan6.com, 22-11-2025)

Kasus Irene dan bayinya, bukan satu-satunya kematian ibu hamil dan bayi di Indonesia. Nahasnya, ditengah kondisi tersebut, tetap saja ada kejadian ibu hamil ditolak rumah sakit karena berbagai alasan seperti, ruangan penuh serta renovasi fasilitas, adapun pasien harus memberikan uang muka terlebih dahulu, untuk bisa di tangani.

Seperti di wilayah Subang ibu hamil Kurnaesih (39) dengan usia kandungan sembilan bulan meninggal dunia saat hendak melahirkan usai ditolak RS untuk ditangani hingga akhirnya meninggal. (detikNews.com,07-03-2023)

Miris, kondisi seperti ini terus terulang dan tidak ada solusi yang hakiki. Dikarenakan sistem yang menempatkan akses kesehatan dalam mekanisme yang begitu kaku, sehingga nyawa dianggap permainan belaka.

Paradigma Layanan Kesehatan Era Kapitalisme

Kesehatan merupakan hak dasar setiap manusia, baik dari kalangan berada maupun tidak, sekaligus tanggung jawab mutlak negara. Namun di sistem kapitalisme saat ini, kesehatan masyarakat terabaikan bahkan nyawa menjadi murah di negeri gemah ripah.

Sistem kapitalisme menjadikan bidang kesehatan sebagai ladang meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, tanpa memberikan pelayanan yang baik. Dipersulitnya akses kesehatan membuat masyarakat bingung harus mencari perlindungan kemana lagi untuk mengatasi masalah kesehatan seperti ini, sementara diskriminasi menjadi aspek yang begitu menonjol dirasakan.

Baca juga :  Polsek Cibatu Bersama Muspika Gelar Do'a Bersama untuk Jaga Kondusifitas Wilayah

Sistem kapitalime memberikan kesenjangan dalam kesehatan, menciptakan ketimpangan yang tajam. Rumah sakit beroperasi layaknya perusahaan dan pasien dianggap konsumen. Dalam hal ini negara tidak berfungsi sebagai penjamin kebutuhan rakyat. Negara justru menjadikan kesehatan sebagai lahan bisnis, negara kapitalime hanya perantara bagi penyedia layanan kesehatan untuk dijual kepada rakyatnya.

Abainya negara dalam sistem kapitalime ini menjadikan masyarakat terhalang mendapatkan pengobatan dengan alasan administratif atau keterbatasan ekonomi. Selama sistem kapitalime ini terus di pertahankan, maka kasus seperti penolakan pasien, akan selalu terulang kembali.

Banyak kebijakan dibuat dengan niat baik, seolah-olah itu adalah solusi yang nyata untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi pelayanan kesehatan gratis dari negara bagi kaum miskin, harus menempuh proses pembuatan yang berbelit-belit, ala kadarnya serta memakan waktu yang lama. Namun masyarakat diminta untuk memandang semua ini sebagai kebaikan pemerintah yang patut disyukuri.

Sistem Islam

Dalam Islam, negara adalah pengurus serta penanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam dunia kesehatan. Tanpa melihat status sosial atau kemampuan ekonomi. Sesuai dengan hadits Rasulullah Saw. Beliau bersabda, “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Paripurnanya Islam, upaya preventif dan kuratif berjalan bersama. Negara menyediakan rumah sakit yang mudah di akses, fasilitas yang layak, menyediakan semua sarana untuk pengobatan dan rehabilitasi. Semua pasien diperlakukan sama, baik kaya ataupun miskin, di desa maupun di kota, punya dokumen atau tidak. Struktur pelayanan pun terorganisir dari pusat hingga desa sehingga kasus kesehatan tidak pernah luput dari pantauan negara.

Kesehatan dalam negara Islam tidak akan dipungut biaya apapun. Karena negara mengambil pembiayaan tersebut dari pos-pos baitulmal, yang bersumber dari penghasilan pengelolaan pengelolaan sumber daya alam, seperti hutan, lautan, barang tambang, mineral, migas dll.

Baca juga :  Pulang Ke Rumah, Budi Arie dan Jalan Sunyi Seorang Relawan

Lantas, masihkah kita ragu dengan sistem Islam? Sistem yang berdasarkan kepada aqidah Islam yang telah Rosulullah Saw contohkan. Menjadikan pelayanan kepada masyarakat sebagai amanah, bukan komoditas. Hanya sistem Islam yang bisa melindungi dan mensejahterakan rakyat dalam hal kesehatan. Sehingga, nyawa ibu hamil dan bayi bisa terselamatkan serta tragedi penolakan pasien dengan alasan apapun tidak akan terulang kembali.

Waallualam

Penulis : Nurmalasari (Aktivis Muslimah Purwakarta)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *