KPK Mulai Proses Verifikasi Laporan Komunitas Madani Purwakarta Terkait Dugaan Penyimpangan DBHP
IndoJabar.com, Purwakarta – Kasus dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) Kabupaten Purwakarta resmi bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini ditegaskan melalui surat resmi KPK Nomor R/598/PM.00.01/30-35/01/2026 tertanggal 30 Januari 2026, yang menyatakan bahwa laporan masyarakat terkait DBHP Purwakarta telah diterima dan memasuki tahap proses verifikasi.
Surat yang ditandatangani atas nama Pimpinan KPK oleh Deputi Bidang Informasi dan Data tersebut ditujukan kepada Komunitas Madani Purwakarta (KMP) sebagai pelapor. Dalam surat itu, KPK menyampaikan apresiasi atas partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi serta menegaskan bahwa laporan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme verifikasi di Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK.
“Surat ini menegaskan bahwa laporan DBHP Purwakarta bukan sekadar diterima, tetapi sudah masuk dalam proses resmi di KPK,” ujar Zaenal Abidin, Ketua Komunitas Madani Purwakarta.
BUKAN SEKADAR ADMINISTRASI
Menurut KMP, bergulirnya kasus DBHP Purwakarta di KPK menjadi penanda penting bahwa persoalan ini tidak dapat direduksi sebagai kesalahan administrasi biasa. Laporan yang disampaikan memuat indikasi perbuatan melawan hukum, kerugian keuangan negara yang nyata, penyalahgunaan kewenangan, serta unsur kesengajaan (mens rea) dalam pengelolaan DBHP lintas tahun anggaran.
KMP mencatat bahwa DBHP tidak disalurkan dan/atau kurang dibayarkan dalam sejumlah tahun anggaran dengan nilai kumulatif mencapai ratusan miliar rupiah. Selain itu, terdapat pembayaran DBHP lintas tahun yang dinilai tidak memiliki dasar hukum penganggaran yang sah, sehingga perlu ditelusuri secara mendalam.
“Dalam hukum keuangan negara, kerugian negara telah lahir dan sempurna pada saat DBHP tidak disalurkan sesuai tahun anggaran. Pembayaran belakangan tidak otomatis menghapus akibat hukumnya,” tegas Zaenal Abidin.
PERINGATAN RESMI DIABAIKAN
Dalam laporannya, KMP juga menyertakan temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang sebelumnya telah mengingatkan kewajiban penyaluran DBHP kepada desa, bahkan memberikan tenggat waktu penyelesaian. Namun kewajiban tersebut disebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Lebih jauh, dalam forum resmi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPRD Kabupaten Purwakarta, ditegaskan bahwa tidak terdapat kondisi luar biasa yang dapat dijadikan alasan penundaan DBHP pada tahun-tahun tertentu. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa penundaan DBHP dilakukan tanpa dasar hukum yang sah.
MASUK TAHAP VERIFIKASI KPK
Berdasarkan surat KPK tersebut, tahapan berikutnya adalah verifikasi laporan, termasuk penelaahan dokumen, klarifikasi, dan pendalaman substansi laporan. KPK juga membuka jalur komunikasi resmi melalui Call Center KPK 198 dan layanan pengaduan lainnya untuk kebutuhan informasi lanjutan.
KMP menyatakan siap memberikan keterangan tambahan apabila dibutuhkan serta berharap proses verifikasi dilakukan secara objektif, transparan, dan profesional, tanpa menggeser substansi perkara ke ranah administratif semata.
“Kami memandang ini sebagai momentum penting agar persoalan DBHP Purwakarta diuji secara hukum, bukan ditutup dengan narasi administratif. Surat KPK ini adalah bukti bahwa kasusnya berjalan,” pungkas Zaenal Abidin.
Ia menambahkan, Komunitas Madani Purwakarta juga bersiap menggunakan seluruh saluran hukum yang tersedia secara konstitusional untuk mengawal kasus yang telah dilaporkan ke KPK tersebut, agar proses penegakan hukum berjalan secara objektif dan berkeadilan, sehingga hukum benar-benar dapat tegak dan memberi kepastian keadilan bagi masyarakat.
