Indojabar.com, Purwakarta —Kepala desa yang bermain anggaran, bersenang di atas derita rakyat, waktumu hampir habis! Bersihkan dirimu, atau bersiaplah diperiksa!

Ketika desa dibangun bukan dengan partisipasi, tapi dengan tipu muslihat dan permainan anggaran, maka kepala desa bukan lagi pemimpin rakyat—tapi menjadi raja kecil di republik mini bernama desa. Dan kini, masa kekuasaan tanpa kontrol itu akan berakhir.

Kasus yang saat ini diselidiki Kejaksaan Negeri Purwakarta terhadap 11 desa bukan sekadar kecelakaan tata kelola. Ini adalah puncak gunung es dari sistem korup yang selama ini dibiarkan tumbuh subur—dalam gelap, dalam diam.

“Kita sedang menyaksikan kematian moralitas anggaran publik. Rakyat disuguhi gapura desa yang megah, tapi tetap lapar karena dana pemberdayaan disulap jadi markup proyek,”—Zaenal Abidin, Ketua Komunitas Madani Purwakarta (KMP).

Sejak 2015, triliunan dana mengalir ke desa. Tapi rakyat tetap miskin, BUMDes mati suri, dan balai desa kosoang dari transparansi. APBDes tak pernah diumumkan. LPJ tak pernah dibuka. Pengawasan dianggap ancaman. Yang diberi panggung hanya saat foto dokumentasi—bukan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Rakyat hanya jadi penonton.

KMP Kawal Desa: Kami Bukan LSM Basa-Basi!
Komunitas Madani Purwakarta tidak akan tinggal diam. Kami luncurkan Gerakan Kawal Desa, dengan kekuatan warga yang sadar, berani, dan Bersatu. Kami tahu permainan kalian : Proyek fiktif; Mark up anggaran; Bantuan yang disunat; Dana yang “diatur” di meja gelap.

Kami hadir di setiap desa, memantau, mencatat, merekam, dan bersiap membongkar satu per satu wajah culas yang bersembunyi di balik kursi desa. “Kami kawal APBDes dari awal disusun sampai uang terakhir dicairkan; Kami dokumentasikan proyek-proyek yang diklaim selesai padahal masih semak belukar; Kami rekam bantuan yang dibagi diam-diam hanya untuk kroni”.

Kami Bukan Oposisi, Kami Obat!
Kami hadir bukan karena benci, tapi karena cinta pada desa yang jujur, adil, dan transparan. Kami lawan bukan karena ingin ribut, tapi karena rakyat butuh pembelaan. Kami kawal dengan data, kami serang dengan fakta, dan kami bergerak bersama warga!

Tuntutan KMP Kawal Desa:
1). Transparansi Total APBDes & LPJ! Warga berhak tahu

2). Kades yang menutup akses informasi harus dilaporkan ke Komisi Informasi dan Kejari

3). Pemda jangan tutup mata! Evaluasi total sistem tata kelola dana desa

4). BPD, LPMD, dan masyarakat sipil wajib dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi anggaran!

KMP Sub-Komisiariat Akan Berdiri di Setiap Desa!
Kami bangun pos kawal rakyat. Kami hidupkan pengawasan warga. Kami akan menjadi pengganggu sistem yang korup, bukan untuk membuat gaduh—tapi untuk menyapu bersih penghianatan terhadap uang rakyat.

Dari Rakyat, Untuk Rakyat, Melawan Pengkhianat!
Kepala desa boleh berkuasa, tapi kami akan mengawasi! Jangan pikir uang rakyat adalah warisan keluargamu. Jangan kira tak ada yang menonton saat kalian bermain anggaran. Kami datang. Kami bangkit. Kami lawan.