Indojabar.com, Purwakarta — Komunitas Madani Purwakarta melayangkan surat terbuka kepada Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta sebagai bentuk keprihatinan mendalam terhadap sikap Ketua DPRD yang dinilai semakin tidak responsif dan menjauh dari komunikasi publik.
Ketua Komunitas Madani, Zaenal Abidin, menyatakan bahwa keterbukaan dan komunikasi adalah roh demokrasi yang harus dijaga, terlebih oleh mereka yang menduduki jabatan publik tertinggi di lembaga legislatif.
“Sudah terlalu lama pesan tak dibalas, komunikasi terputus, dan ruang diskusi tertutup. Padahal beliau adalah wakil rakyat. Kami tidak sedang mencari sensasi, kami hanya menuntut akal sehat demokrasi ditegakkan,” ujar Zaenal. Selasa (1/7)
Surat terbuka tersebut diberi tajuk “Wakil Rakyat Bukan Untuk Mengasingkan Diri”, dan mengandung kritik serta seruan moral agar Ketua DPRD kembali membuka ruang komunikasi dengan warga dan masyarakat sipil. Dalam surat itu ditegaskan bahwa jabatan Ketua DPRD adalah amanah publik, bukan posisi eksklusif yang membenarkan penghindaran terhadap rakyat.
Rilis ini juga dilengkapi dengan landasan hukum yang menegaskan bahwa kritik terhadap pejabat publik merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E UUD 1945, UU HAM, serta UU Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Putusan Mahkamah Konstitusi bahkan menegaskan bahwa kritik terhadap pejabat publik bukanlah pencemaran nama baik jika disampaikan untuk kepentingan umum.
“Kami tidak ingin demokrasi lokal direduksi menjadi monolog elite. Ketua DPRD harus hadir, bukan hanya saat kampanye, tapi juga ketika rakyat bersuara,” tegas Zaenal.
Komunitas Madani berharap Ketua DPRD segera merespons seruan ini secara terbuka dan menciptakan kembali ruang dialog yang sehat antara rakyat dan wakilnya. Rilis ini juga akan disampaikan ke berbagai media lokal dan kanal digital sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik. (sep)
